Menakertrans: Pemulangan TKI di Arab Saudi Terus Dilakukan

Pemulangan khusus dilakukan bagi anak-anak, perempuan hamil atau mereka yang berusia lanjut, dimana mereka diupayakan untuk dapat dipulangkan terlebih dahulu.
Saat ini, sekitar 200 TKI saat ini masih berlindung di bawah Jembatan Kandara, Jeddah, Arab Saudi menunggu untuk dideportasi ke Indonesia.

Menakertrans: Pemulangan TKI di Arab Saudi Terus Dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memastikan pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang nasibnya terlantar di Arab Saudi akan terus menerus dilakukan pemerintah.
"Kita tiap hari sudah melakukan pemulangan lewat KJRI, ada juga pemulangan khusus yang dilakukan Kementerian Polkumham," kata Muhaimin di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) di Jakarta, Selasa.
Pemerintah juga disebut Menakertrans terus melakukan pendekatan dengan Pemerintah Arab Saudi terutama terkait dengan diterbitkannya "exit permit" bagi para TKI tersebut.
"Kita berharap Pemerintah Arab Saudi memberi kemudahan pemulangan karena memang setiap WNI pulang harus dapat exit permit. Jadi memang agak susah bagi yang tidak punya dokumen," ujarnya.Kelambatan proses pemulangan oleh pemerintah sebelumnya telah memicu gerakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengumpulkan uang untuk digunakan sebagai biaya pemulangan.

"Gerakan Rp1.000 untuk Pemulangan TKI" yang digagas LSM Migrant Care melakukan pengumpulan dana terhadap masyarakat termasuk pengguna jalan untuk mendapatkan biaya sebesar Rp1,7 miliar yang diperkirakan sebagai biaya untuk pemulangan para TKI di Arab Saudi tersebut.
Sementara itu, Menakertrans menyebut fenomena tersebut memang terjadi rutin dua kali dalam setahunnya yakni saat setelah musim haji dan setelah hari raya Idul Fitri.
"Ke depannya akan dibuat langkah `extraordinary` (luar biasa), agar tepat, tidak salah pemanfaatannya dan tidak jadi bumerang kepada kita," katanya tanpa menguraikan upaya pencegahan apa yang dimaksud.
Pemerintah juga telah membentuk "joint task force" (gugus tugas gabungan) terdiri dari Kemenlu, Kemenakertrans, Kemenag, Kemensos, Polri (Bareskrim), Kemenpolhumham, Kemenko Kesra, Kemeneg PP dan Perlindungan Anak, serta BNP2TKI untuk melakukan upaya pemulangan tersebut.